Gerakan Rakyat menyuarakan kritik tegas terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang digagas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Organisasi ini menilai proyek tersebut dibangun secara ambisius tanpa kajian matang, sehingga kini menimbulkan beban keuangan besar bagi negara.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menyebut proyek KCIC diduga sarat masalah mulai dari pembengkakan biaya hingga potensi permainan politik. Ia menegaskan perlunya investigasi karena proyek ini dianggap tidak proporsional terhadap manfaat yang diterima publik.
“Whoosh bukan sekadar proyek transportasi. Ini kebijakan yang salah arah secara ekonomi dan meninggalkan utang besar yang akan memengaruhi generasi mendatang. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keputusan ini,” kata Nandang dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).
Gerakan Rakyat mendata bahwa total biaya KCIC mencapai USD 7,27 miliar, atau sekitar Rp120 triliun, termasuk cost overrun. Setelah memasukkan bunga pinjaman dan restrukturisasi utang ke Tiongkok, beban keuangan negara diperkirakan melebihi Rp130 triliun.
Skema pembayaran utang tersebut disebut dapat berlangsung hingga 60 tahun, sehingga Indonesia berpotensi terus membayar cicilan meskipun masa pakai infrastruktur kereta cepat telah habis.
“Ini bukan solusi fiskal, tapi penundaan masalah. Beban utang akan diwariskan kepada anak cucu kita,” lanjut Nandang.
Selain persoalan utang, Gerakan Rakyat mempertanyakan urgensi proyek yang hanya melayani rute terbatas sementara masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di berbagai wilayah yang membutuhkan perhatian.
Oleh sebab itu, mereka mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyimpangan serta membuka proses investigasi terkait potensi korupsi dalam proyek KCIC.
“Karena proyek ini disetujui dan dijalankan di era Jokowi, maka ia tidak bisa lepas tangan. Pertanggungjawaban politik maupun hukum harus tetap ditegakkan,” tutup Nandang.
