97% Deforestasi Legal: Anies Bongkar Skandal Negara, Prabowo Baru Bergerak Setelah Hutan Habis dan Rakyat Kebanjiran

Pada 18 Januari 2026, Anies Baswedan menyebut fakta yang seharusnya mengguncang Republik: 97 persen deforestasi di Indonesia terjadi secara legal.

Ini bukan sekadar kritik kebijakan. Ini adalah dakwaan politik terhadap negara—bahwa hukum, izin, dan birokrasi telah menjadi alat penghancur hutan.

Dua hari kemudian, 20 Januari 2026, Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dinilai merusak hutan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi brutal: mengapa harus menunggu bencana dan tekanan politik untuk bertindak?

Deforestasi Legal: Kejahatan yang Dilegitimasi Negara

Ketika Anies menyebut deforestasi legal, ia sedang membuka tabir kenyataan pahit: kerusakan hutan terbesar di Indonesia bukan kriminalitas liar, melainkan proyek resmi negara.

• Negara menandatangani izin.
• Korporasi menebang hutan.
• Rakyat menanggung banjir, longsor, dan kehilangan ruang hidup.

Ini bukan kegagalan teknis. Ini kejahatan kebijakan.

Selama ini, elite politik berlindung di balik jargon “pembangunan” dan “investasi.” Padahal, yang terjadi adalah pemindahan risiko dari korporasi ke rakyat miskin. Hutan habis, tanah rapuh, sungai meluap—dan pejabat menyebutnya “bencana alam.”

Anies mematahkan narasi itu: ini bencana politik.

Sumatra: Bukti Hidup Pembangunan yang Salah Arah

Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat adalah contoh ekstrem model pembangunan ekstraktif. Dalam dua dekade terakhir, konsesi sawit, tambang, dan HTI diberikan tanpa rem.
Hasilnya? Deforestasi masif, konflik lahan, banjir bandang, dan longsor yang terus berulang.

Setiap musim hujan menjadi mimpi buruk.
Setiap bencana menjadi ritual berita.
Dan setiap kali, elite berbicara soal “cuaca ekstrem,” bukan soal izin yang mereka tandatangani sendiri.

20 Januari: Prabowo Bertindak, Tapi Apakah Cukup?

Langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan jelas politis dan strategis. Ini respons terhadap tekanan opini publik yang dipantik pernyataan Anies.
Namun, 28 perusahaan hanyalah serpihan dari sistem ekstraktif raksasa.

Jika sistem perizinan tidak dirombak total, pencabutan izin ini hanya kosmetik.
Seperti memadamkan api kecil, sementara hutan lain terus dibakar atas nama investasi.

Pertanyaannya:

• Apakah negara benar-benar berubah arah?
• Atau ini hanya manuver politik untuk meredam kritik?

Anies vs Prabowo: Pertarungan Narasi Kekuasaan

Pidato Anies di Rakernas Gerakan Rakyat bukan sekadar pidato lingkungan. Itu deklarasi politik oposisi terhadap model pembangunan ekstraktif.
Ia berbicara langsung kepada generasi muda, kelas menengah, dan korban bencana: bahwa sistem saat ini tidak adil dan harus diubah.

Prabowo, sebagai presiden, berada di sisi pengelola sistem. Pencabutan izin 28 perusahaan adalah sinyal bahwa kritik oposisi mulai memengaruhi kebijakan negara. Tetapi politik tidak hanya soal respons—politik adalah soal visi dan paradigma.

Anies menawarkan paradigma baru: pembangunan hijau dan keadilan ekologis.
Prabowo harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemadam krisis, tetapi reformator sistem.

Legal vs Legitimate: Negara dalam Dilema Moral

Pernyataan “97 persen deforestasi legal” adalah tamparan keras: hukum telah kehilangan legitimasi moralnya.
Sesuatu bisa sah secara prosedural, tetapi tidak sah secara keadilan.

Ketika izin dikeluarkan untuk menghancurkan hutan dan memiskinkan rakyat lokal, hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan elite.
Di titik ini, kritik Anies bukan hanya kebijakan—ini kritik terhadap struktur kekuasaan ekonomi-politik Indonesia.

2029: Politik Lingkungan Jadi Senjata Elektoral

Isu lingkungan kini bukan lagi isu aktivis pinggiran. Ini senjata politik generasi muda dan kelas menengah perkotaan.
Banjir, longsor, dan krisis iklim telah menjadi pengalaman langsung, bukan sekadar data ilmiah.

Jika Anies konsisten mengusung politik hijau, ia bisa menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki ekstraktif.
Jika Prabowo gagal mereformasi sistem perizinan, pencabutan izin 28 perusahaan akan dikenang sebagai reaksi politis, bukan transformasi sejarah.

Siapa yang Akan Dicatat Sejarah?

Sejarah tidak mencatat siapa yang bicara paling keras. Sejarah mencatat siapa yang mengubah arah negara.

• 18 Januari 2026: Anies membuka borok deforestasi legal.
• 20 Januari 2026: Prabowo merespons dengan kebijakan.

Tetapi rakyat akan menilai:
apakah ini awal revolusi kebijakan lingkungan, atau sekadar episode politik sesaat?

Hutan, Kekuasaan, dan Nasib Rakyat

Deforestasi bukan isu teknis kehutanan. Ia adalah politik kekuasaan atas tanah dan masa depan bangsa.
Ketika hutan habis, yang hilang bukan hanya pohon—tetapi pangan, air, keamanan, dan keadilan sosial.

Anies telah memaksa negara bercermin.
Prabowo telah mengambil langkah awal.

Sekarang pertanyaannya: apakah negara akan benar-benar berubah, atau kembali ke bisnis seperti biasa setelah sorotan publik mereda?

Jika jawabannya yang kedua, maka banjir dan longsor berikutnya bukan sekadar bencana alam—tetapi tagihan politik yang dibayar dengan nyawa rakyat.