Sahrin Hamid Temukan Realitas Pahit di Miangas: Transportasi Terhenti, Dokter Tak Ada

MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menemukan berbagai persoalan mendasar di Pulau Miangas saat berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam. Wilayah perbatasan itu disebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dialog yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami sehari-hari.

“Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan agar dapat diperjuangkan,” ujar Sahrin.

Tokoh adat Miangas, Petrus, menyoroti akses transportasi yang semakin sulit karena tidak adanya layanan feri menuju Miangas dalam setahun terakhir. Kondisi itu berdampak pada mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.

Keluhan juga datang dari sektor kesehatan. Tokoh masyarakat, Ibu Laling, menyampaikan bahwa Miangas hampir dua tahun tidak memiliki dokter.

“Puskesmas ada, tetapi tidak ada dokter dan obat-obatan sangat terbatas. Warga kesulitan jika sakit,” katanya.

Dalam peninjauan lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin melihat langsung sejumlah fasilitas negara dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Beberapa kantor pemerintahan tampak terbengkalai, pagar fasilitas umum rusak, serta papan nama instansi tidak terurus.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan wilayah perbatasan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain infrastruktur dan layanan kesehatan, warga juga mengeluhkan kebijakan perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina. Batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan saat ini hanya USD250, yang dinilai membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Warga berharap pemerintah dapat memperbarui kesepakatan tersebut agar perdagangan lintas batas dapat mendukung perekonomian lokal.

“Kondisi di Miangas menunjukkan perlunya perhatian serius pemerintah terhadap wilayah perbatasan,” tegas Sahrin.

Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.

Ia menegaskan aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi bagian dari agenda perjuangan Gerakan Rakyat ke depan.

“Wilayah perbatasan adalah beranda negara yang harus dijaga dan diperhatikan,” pungkasnya.